Affiliate Program ”Get Money from your Website” Get cash from your website. Sign up as affiliate.

21 Mei 2011

Hukum Bedah Mayat (Autopsi)

A. Pengertian
Perkataan bedah secara kebahasaan berarti pengobatan penyakit dengan jalan memotong atau mengiris bagian tubuh seseorang yang sakit atau operasi[1]. Dalam bahasa Arab di kenal dengan istilah Jirahah (جراحة) atau amaliyah bil al jirahah (عملية بالجراحة)yang berarti melukai, mengiris atau operasi pembedahan[2]. Bedah mayat oleh dokter Arab dikenal dengan istilah التشريح جثث المو تى  [3]. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah autopsy [4], yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematian. Kata autopsi juga berasal dari bahasa Latin, autopsia yang berarti bedah mayat.[5] Dari pengertian secara etimologi dapat dikatakan bahwa autopsi adalah pembedahan mayat guna pemeriksaan dalam.
Dalam terminologi ilmu kedokteran autopsi atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.[6]
Dengan demikian secara umum dapat dipahami bahwa bedah mayat adalah suatu upaya tim dokter ahli untuk membedah mayat, karena dilandasi oleh suatu maksud atau kepentingan-kepentingan tertentu.
B. Sejarah Bedah di Dunia Islam
Sejak zaman Rasulullah SAW, ilmu kedokteran merupakan ilmu yang dipelajari dengan seksama. Haris bin Kaladah adalah seorang dokter zaman zahiliah yang masih hidup di zaman Nabi SAW. Walaupun ia kafir, Nabi menyuruh  kaum muslimin yang sakit berobat kepadanya. Puteranya Nadar bin  bin kaladah juga menjadi dokter yang terkenal.[7]
Dari riwayat ini tampak sekali bahwa Nabi sangat menghargai profesi dokter, meskipun ia bukan seorang muslim. Semangat ini tentu ditangkap dengan baik oleh muslim pada generasi berikutnya untuk mengembangkan ilmu kedokteran.
Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu biologi yang perkembangannya sangat ditentukan oleh intensitas penelitian. Tanpa penelitian yang serius ilmu ini tidak akan berkembang.
Di dunia Islam selama 5 abad pertama peradaban Islam, ada beberapa dokter wanita yang terkenal seperti Ukhtu al-Hufaid bin Zuhur dan puterinya adalah dokter-dokter wanita yang bekerja di istana Khalifah Raja al-Mansur di Andalusia. Di negeri Syam pada masa Bani Umayyah juga dikenal seorang dokter wanita  bernama Zainab yang ahli dalam bidang penyakit mata dan ilmu bedah.
Nama-nama besar dalam bidang pengembangan ilmu kedokteran seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu sina, dan Ibnu Hayyan dan lain lain yang berjasa dalam meletakkan dasar ilmu kedokteran modern, juga melakukan penyelidikan dalam ilmu bedah dan anatomi tubuh meskipun belum terlalu detil. Praktik bedah yang mereka lakukan adalah tindakan sebatas penanganan yang dilakukan terhadap orang masih hidup, bedah tidak dilakukan terhadap jasad orang yang sudah mati.
Tokoh kedokteran muslim yang juga mengembangkan Ilmu bedah adalah Abu al-Qasim al-Zahrawi al-Qurthubi (936-1013), yang dikenal di Erofa sebagai Abucasis. Dia adalah ahli bedah dan dokter gigi muslim Spanyol pada masa pemerintahan Abdurraman III (890-961). Karyanya yang berjudul al-Tasrif li man Arjaza ‘an al-Ta’lif yang terdiri dari 30 jilid di antaranya menerangkan  dengan jelas diagram dua ratus macam alat bedah. Abucasis menjelaskan cara membersihkan luka dan perlunya post mortum bagi beberapa jenis mayat untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya. Abucasis juga menulis  Kitab al-Mansur . Hingga abad 15 terjemahan buku ini digunakan dalam kuliah kedokteran  di Universitas Tubingen Jerman.[8]
Pada abad 13, sejarah juga mencatat seorang ahli kedokteran yang disebut-sebut The second Avecenna (Ibnu Sina Kedua), bernama Ibnu Nafis (w. 1288). Selama hidupnya ia menulis 80 buah buku, salah satu di antaranya adalah 8 jilid kitab Al-Syamil fi al-Tibb (Ensiklopedi Kedokteran) yang terdiri dari 27.000 folio secara keseluruhannya. Ia juga menulis hasil penelitiannya tentang fisiologi dan anatomi tubuh.[9]
Dari telaahan terhadap sejumlah literatur yang menjelaskan tentang perkembangan ilmu kedokteran terutama ilmu bedah, penulis tidak mendapatkan literatur yang menunjukan bahwa para dokter muslim yang terkenal di masa lalu melakukan praktik bedah mayat dan menyelidiki tubuh manusia seperti dewasa ini. Besar kemungkinan karena keahlian mereka dalam pengobatan telah dapat mengatasi problem kesehatan masa itu, tanpa harus melakukan penelitian dan pembongkaran terhadap mayat. Kemungkinan lain karena mereka berpegang kepada landasan etik yang dipahami dari ajaran agama agar tidak melakukan pengrusakan terhadap jasad mayat.
Terlepas dari anggapan di atas, dewasa ini problematika di bidang kesehatan dan ilmu kedokteran tentu lebih kompleks. Ilmu kedokteran membutuhkan penelitian dan pengembangan yang lebih serius untuk memahami kompleksitas di dunia kedokteran. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan melakukan penelitian lebih intensif terhadap fisiologi dan anatomi tubuh manusia. Dalam kondisi seperti itu, tindakan autopsi adalah salah satu alternatif yang ditempuh.
C. Problematika
Problematika yang muncul kemudian adalah apakah hukum Islam membolehkan dilakukan pembedahan terhadap mayat. Beberapa dalil normatif menyatakan dengan tegas tentang larangan merusak mayit, di antaranya di sebutkan dalam hadits-hadits berikut:
حدثناهشام بن عمار. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال: حدثنا سعدبن سعيد, عن عائشة, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كسر عظم الميت ككسره حيا[10]
Artinya :   Memecahkan tulang orang mati itu sama dengan memecahkan tulangnya ketika masih hidup
dalam hadits lain:
حدثنا محمد بن معمر. حدثنا محمد بن بكر. حدثنا عبد الله بن زياد أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة, عن أمه, عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم[11].
Artinya :   Memecahkan tulang orang mati itu sama dengan memecahkan tulangnya ketika masih hidup dalam hal dosanya
Landasan normatif hukum di atas mengisyaratkan keharaman melakukan pembedahan terhadap mayat. Di sisi lain, ajaran normatif Islam juga menekankan perlunya mempelajari ilmu pengetahuan termasuk ilmu kedokteran yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia.
Apa yang dikemukakan di atas adalah sebuah problematika. Penemuan baru sebagai hasil dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menjanjikan kemaslahatan menurut penulis tidak seharusnya diabaikan begitu saja. Disiplin ilmu yang sangat penting seperti ilmu bedah atau forensik dalam ilmu kedokteran perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena ia berada di antara perintah dan larangan. [12]
Tulisan ini selanjutnya akan membahas masalah bedah mayat dengan pendekatan Qawa’idul Fiqhiyyah. Tujuannya untuk menentukan status hukum bedah mayat dengan mengoperasionalkan kaidah-kaidah fiqih yang telah dirintis oleh para ulama di masa lalu untuk menyikapi masalah-masalah fiqih kontemporer.
D. Tujuan Bedah Mayat
Di zaman sekarang ini pengetahuan autopsi dengan berbagai kepentingannya pun dapat diketahui dari aspek tujuannya di dunia kedokteran.
Ditinjau dari aspek tujuannya bedah mayat terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
  1. Autopsi anatomis adalah pembedahan mayat dengan tujuan menerapkan teori yang diperoleh mahasiswa kedokteran atau peserta didik kesehatan yang lainnya sebagai bahan praktikum tentang teori ilmu urai tubuh manusia (anatomi)
  2. Autopsi klinis adalah pembedahan terhadap mayat yang meninggal di rumah sakit setelah mendapat perawatan yang cukup dari para dokter. Pembedahan ini dilakukan dengan tujuan mengetahui secara mendalam sifat perubahan suatu penyakit setelah dilakukan pengobatan secara intensif terlebih dahulu, serta untuk mengetahui secara pasti jenis penyakit yang belum diketahui secara sempurna selama ia sakit.
  3. Autopsi forensik adalah pembedahan terhadap mayat yang bertujuan mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa yang terjadi misalnya pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan.[13]
Ada beberapa alasan yang melandasi dilakukannya pembedahan terhadap mayat, antara lain :
1. Untuk Kepentingan Penegakkan Hukum
Penyelesaian kejahatan terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Dapat dikatakan seperti itu karena memang obyek kejahatannya adalah tubuh dan nyawa manusia, sedangkan tubuh dan nyawa manusia adalah kajian bidang ilmu kedokteran. Dengan demikian seringkali untuk kepentingan pembuktian dan penyelidikan sebab-sebab kematian lapangan ilmu hukum meminta bantuan kepada bidang kedokteran[14].
Salah satunya Ilmu kedokteran dalam hukum pidana diposisikan sebagai ilmu pembantu hukum pidana dimana dalam hal penyelesaian perkara pidana disebut sebagai ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam pengungkapan kasus-kasus yang berakibat timbulnya luka dan kematian, tanpa bantuan ilmu kedokteran forensik mustahil bagi ilmu hukum untuk dapat mengungkapkan misteri kejahatan tersebut.
Tanda kematian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan seseorang telah benar-benar mati, banyak pendapat yang mendefinisikan tanda kematian (sign of death) ini tetapi yang lebih penting untuk diamati dari berbagai tanda kematian ada tiga macam yaitu lebam mayat (livoris mortis), kaku mayat (rigor mortis), dan penurunan suhu mayat (algor mortis). Kepentingan dari observasi pada tiga hal ini adalah untuk menentukan sebab kematian, cara kematian, dan waktu atau saat kematian.
Untuk memperoleh kebenaran, maka ilmu kedokteran memerlukan teori dan praktek yang lazim kita kenal dengan autopsi atau bedah mayat. Proses autopsi inilah yang akan mengantarkan kepada hal-hal yang dikenal dengan Seven “W” of Darjes, yaitu: perbuatan apa yang telah dilakukan; di mana perbuatan itu dilakukan; bilamana perbuatan itu dilakukan; bagaimana perbuatan itu dilakukan; dengan apa perbuatan itu dilakukan; mengapa perbuatan itu dilakukan dan siapa yang melakukan.[15] Hasil pemeriksaan mayat dan bedah mayat (autopsi) disebut sebagai visum et repertum. Hasil dari visum et repertum inilah yang dapat dijadikan bukti yang dapat dilihat dan ditemukan.
Adanya visum et repertum sebagai hasil dari penyelidikan dapat memberi keterangan kepada penegak hukum untuk mengetahui pelaku tindak pidana.
2. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat
Jika seorang ibu yang akan melahirkan meninggal dunia, sementara di dalam tubuhnya terdapat bayi yang masih hidup, maka dalam kondisi seperti ini tim dokter berusaha menyelamatkan bayi yang masih hidup tersebut dengan cara membedah perut mayat, karena satu-satunya cara yang dapat diharapkan untuk menyelamatkan bayi tersebut adalah dengan cara demikian.
Di dalam beberapa kasus meninggalnya si ibu sebelum melahirkan antara lain adalah karena kecelakaan, akibat pendarahan hebat yang mengakibatkan kekurangan darah, tidak lancarnya persalinan, dan disebabkan oleh penyakit  tertentu.
3. Untuk mengeluarkan benda berharga  dari mayat
Apabila seseorang menelan sesuatu yang bukan miliknya, misalnya menelan permata orang lain yang sangat berharga yang mengakibatkan ia meninggal dunia, selanjutnya pemilik barang tersebut menuntut agar permata tersebut dikembalikan kepadanya. Maka tidak ada cara lain yang ditempuh kecuali dengan membedah mayat itu untuk mengeluarkan permata tersebut dari jasadnya.
4. Untuk keperluan Penelitian Ilmu Kedokteran
Di dalam dunia kedokteran terutama dewasa ini, para dokter untuk mengetahui suatu penyakit yang belum diketahui dengan sempurna selama penderita sakit, ketika ia mati untuk tujuan penelitian kedokteran dipandang perlu melakukan penyelidikan yang intensif guna memastikan jenis penyakit tersebut, penyebabnya dan cara mengatasinya. Tindakan yang dilakukan terhadap si mayat adalah dengan memotong bagian tubuh tertentu untuk dijadikan sampel penelitian yang akan diperiksa di laboratorium.
Dalam contoh lain, para mahasiswa fakultas kedokteran untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang ilmu urai tubuh manusia (anatomi) biasanya melakukan praktikum dengan cara membedah mayat. Dalam praktikum ini organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, otak, mata dan lain-lain yang akan dijadikan objek penyelidikan diambil dari tubuh mayat. Tujuannya agar para mahasiswa tadi dibekali dengan kecakapan teknis untuk mendukung pengetahuan teoritisnya. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar mahasiswa kedokteran suatu ketika menjadi lebih siap untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bedah Mayat
Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan tentang status hukum bedah mayat dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori Qawa’id al-Fiqhiyah.
1. Untuk Kepentingan Penegakkan Hukum
Autopsi untuk pemeriksaan mayat demi kepentingan pengadilan dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya di sebut juga obductie[16] Di Indonesia masalah bedah mayat atau autopsi diatur di dalam Pasal 134 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindarkan, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
  2. Dalam hal keluarga keberatan penyidik wajib menerangkan dengan jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
  3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat 3 Undang-undang ini.[17]
Pasal 133 dari Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut:
  1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran dan atau ahli lainnya.
  2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
  3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat yang dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada mayat.[18]
Berpijak dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa autopsi atau bedah mayat adalah suatu pembedahan atau pemeriksaan pada mayat yang dilakukan oleh para tim dokter ahli dengan dilandasi oleh maksud atau kepentingan tertentu untuk mengetahui sebab-sebab kematian mayat.[19]
Di dalam al-Qur’an maupun al-Hadits tidak ditemukan anjuran yang tegas untuk melaksanakan autopsi untuk keperluan-keperluan tertentu. Namun tindakan untuk melakukan autopsi terhadap mayat, terutama untuk kepentingan pembuktian di pengadilan semangatnya dapat diselaraskan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:
Artinya :    Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Semangat ayat ini dapat ditarik bahwa dalam menjatuhkan hukum harus mengedepankan keadilan, meskipun misalnya untuk tegaknya keadilan tersebut ditempuh melalui pembedahan mayat (autopsi) dan pembongkaran kuburan si mayat. Sebab pada mayat itu terdapat bukti-bukti yang dapat mengantarkan penegak hukum sampai kepada sebuah kesimpulan yang meyakinkan sehingga dapat memutuskan hukuman yang adil.
Untuk mengetahui status hukum terhadap tindakan  autopsi mayat yang digunakan sebagai pembuktian hukum di pengadilan dengan menggunakan teori Qawa’id al-Fiqhiyah dapat diterapkan kaidah-kaidah berikut:
1. Kaidah Pertama :
يتحمل الضرر الخاص لأجل الضرر العام  [20]
Berdasarkan kaidah di atas, kemudaratan yang bersifat khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudaratan yang bersifat umum. Sebuah tindakan pembunuhan misalnya, adalah tergolong tindak pidana yang mengancam kepentingan publik atau mendatangkan mudharat ‘am. Untuk menyelamatkan masyarakat dari rangkaian tindak pembunuhan maka terhadap pelakunya harus diadili dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bukti-bukti atas tindakan pembunuhan yang dilakukannya harus diperkuat agar ia dapat dihukum dan jangan sampai bebas dalam proses pengadilan, sungguhpun untuk pembuktian itu harus dengan melakukan autopsi atau membedah mayat korban.
Dari penerapan kaidah ini, dapat disimpulkan bahwa bedah mayat dalam hukum Islam diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat atau menolak kemudaratan yang bersifat publik, seperti tindak pidana pembunuhan. Dengan kata lain, autopsi yang mendatangkan kemudaratan khusus (karena merusak mayat), boleh dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kemudaratan yang lebih besar,  yakni bebasnya seorang pembunuh karena tidak terbukti jika tindakan autopsi tidak dilakukan.
Di dalam hukum Islam, suatu tindakan yang dilandasi oleh alasan untuk menjamin keamanan dan keselamatan diri orang yang hidup harus lebih diutamakan daripada orang yang sudah mati.
2. Kaidah Kedua :
الضرورات تبيح المحظورات [21]
Dari kaidah kedua dapat dipahami bahwa persoalan darurat itu membolehkan sesuatu yang semula diharamkan.
Berangkat dari fenomena di atas, maka autopsi forensik sangat penting kedudukannya sebagai metode bantu pengungkapan kematian yang diduga karena tindak pidana.  Dengan melaksanakan autopsi forensik maka dapat dipecahkan misteri kematian yang berupa sebab kematian, cara kematian, dan saat kematian korban. Visum et repertum sebagai laporan dari pelaksanaan autopsi forensik mempunyai daya bukti dalam proses peradilan sebagai alat bukti surat, keterangan ahli, dan petunjuk. Seorang Hakim tidak dibenarkan mengabaikan hasil visum et repertum apabila memang hanya visum tersebut adalah bukti satu-satunya dan atau apabila alat bukti yang lain bertentangan dengan isi visum.
Dalam proses pembuktian, autopsi adalah tindakan memeriksa tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.[22]
Di dalam sebuah negara atau bangsa tegaknya keadilan hukum adalah hal yang sangat diperlukan dalam mengatur masyarakat. Penegak hukumlah yang paling bertanggungjawab atas tegaknya keadilan hukum di tengah masyarakat. Tegaknya hukum yang adil dalam perspektif Islam tentu diserahkan pada ahlinya agar di dalam penerapannya dengan cara yang adil dan teratur sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوْاْلأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَاوَإِذَاحَكَمْتُم بَيْنَ اُلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوْابِاُلْعَدْلِ…
Berkaitan dengan autopsi, maka penegak hukum harus bekerja sama dengan dokter ahli bedah yang dapat dipercaya kejujurannya, agar mayat tersebut mendapatkan visum et repertum, sehingga dari hasil penyelidikannya itu memberi keterangan yang sebenarnya kepada penegak hukum untuk mengetahui dengan baik suatu perbuatan tindak pidana.
Menjatuhkan sanksi hukum terhadap si terdakwa tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun dan alasan apapun, misalnya; pelaku kejahatan tidak diketahui, tidak ada tanda-tanda yang dapat dijadikan bukti, pembuktian melalui penyelidikan biasa sulit dilakukan, maka dalam kondisi seperti ini autopsi atau bedah mayat dapat dilakukan sebagai wahana penyelidikan karena dianggap sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Hajat inilah yang membolehkan hal-hal yang diharamkan sebagaimana maksud kaidah fiqhiyah berikut:
3. Kaidah Ketiga :
لاَحَرَامَ مَعَ الضَّرُورْاتِ وَلاَكَرَاهَةمَعَ الْحَاجَةِ[23]
Kaidah ketiga ini menyatakan bahwa tiadanya keharaman dalam kondisi darurat, seperti halnya tidak adanya kemakruhan dalam kondisi hajat. Maka jika autopsi di atas dipahami sebagai hal yang bersifat darurat, artinya satu-satunya cara membuktikan, maka autopsi itu sudah menempati level darurat, dan karena itu status hukumnya dibolehkan.
4. Kaidah Keempat
اَلْحَاجَة تَنزلُ مَنْزِلَةَالضَّرُوْرَةِ عَامَّةِ كَانَتْ اَوْخَاصَّةِ[24]
Kaidah keempat di atas dapat memperkuat argumentasi kaidah sebelumnya. Maksudnya kaidah ini adalah hajat menempati kedudukan darurat, baik hajat umum maupun hajat yang bersifar perorangan.[25]
Dari kaidah-kaidah di atas, dapat dipahami bahwa autopsi untuk kepentingan penegakkan hukum itu karena keperluan yang berada pada level hajat statusnya diperbolehkan di dalam hukum Islam.
2. Autopsi Untuk Menyelamatkan Janin yang Masih Hidup di dalam Rahim Mayat
Dari tujuan atau motivasi di atas tidak ada didapatkan dalil dari Al-Qur’an dan Al-Hadits yang menyatakan larangan atau suruhan untuk melakukan tindakan autopsi terhadap mayat dalam kondisi demikian. Namun pada prinsipnya ajaran Islam memberi tuntutan kepada umatnya untuk berijtihad dalam sesuatu masalah yang tidak ada nash-nya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Hajj ayat 78 yang berbunyi:
Artinya :    dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
Dalam menentukan status hukum masalah autopsi untuk menyelamatkan janin yang masih hidup di dalam rahim mayat dapat diterapkan kaidah-kaidah fiqhiyah berikut:
1. Kaidah Pertama :
اِذَاتَعَارَضَ مَفْسَدَتَان رُوْعِيَ اَعْظَمَهَاضَرَارًابِارْتِكَابِ اَخَفِهِمَا[26]
Dengan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa apabila dua mafsadah bertemu dalam suatu waktu, dan kedua mafsadah itu saling bertentangan, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya.
2. Kaidah Kedua :
Kaidah yang sejalan dengan maksud kaidah pertama di atas adalah :
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف[27]
Jika kedua kaidah di atas diaplikasikan dalam kasus autopsi untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam perut, maka pilihan yang harus diambil adalah kemaslahatan orang yang hidup. Artinya kemaslahatan janin harus lebih diutamakan dari pada orang yang mati (mayat). Kasus ini adalah kasus dua darurat yang bertemu dalam satu keadaan, maka harus dipilih darurat yang lebih besar yaitu melakukan autopsi dan menyelamatkan janin yang ada dalam perut mayat. Tindakan autopsi  untuk tujuan atau motivasi menyelamatkan janin dalam tubuh mayat berdasarkan kedua kaidah di atas diperbolehkan menurut hukum Islam.
Bahkan dalam persoalan ini Al-Syiraji berpendapat bahwa wajib hukumnya membedahkan mayat bila mengandung janin yang masih hidup. Karena janin tersebut tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya, maka orang hiduplah yang berkewajiban untuk menolongnya meskipun dengan melalui pembedahan mayat. Ia mengatakan:
وَاِنْ مَاتَتْ اِمْرَأَةٌ وَفىِ جَوْفِهَاجَنِيْنٌ حلّى شقّ جوفهالأ نّه استبقاحي باتلأف جزء من الميت [28]
Tetapi kaidah fiqih juga membatasi tindakan yang dilakukan terhadap mayat yaitu tidak boleh melewati batas-batas tertentu atau melewati batas-batas yang menjadi hajat diadakannya pembedahan itu, seperti bunyi kaidah berikut:
3. Kaidah Ketiga :
ماأبيح للضرورات بقدر بقدرها [29]
Yang dipahami dari kaidah ketiga ini, dalam melakukan autopsi dibolehkan hanya sebatas keperluan yang ada hubungan dengan keperluan untuk menyelamatkan janin.
4. Kaidah Kempat :
Dalam melakukan bedah terhadap mayat yang mengandung janin yang masih hidup, tidak boleh berlebihan atau tidak boleh membedah bagian yang tidak ada kaitannya dengan hajat tersebut. Sebuah kaidah menyatakan:
كُلُّ مَاتَجَاوَزَعَنْ حَدّهِ اِنْعكَسَ اِلَى ضِدِّهِ[30]
Dari kaidah di atas dipahami apabila melampaui kebutuhan yang menjadi hajat maka hukum bedah mayat menjadi haram.
3. Autopsi Yang Bertujuan untuk Mengeluarkan Benda yang Berharga dari Mayat
Pada bagian terdahulu telah diuraikan contoh kasus ini, yakni seseorang menelan sesuatu yang bukan miliknya yang mengakibatkan ia meninggal dunia, selanjutnya pemilik menuntut agar barang yang ada diperut mayat dikembalikan kepadanya.
Dalam hal seperti di atas tidak ada cara lain yang bisa ditempuh kecuali dengan membedah mayat itu untuk mengeluarkan barang yang ada di perut mayat.
Melihat persoalan seperti kasus di atas, perlu ditentukan status hukum bedah mayat tersebut apakah dibolehkan atau diharamkan. Berdasarkan ajaran Islam haram hukumnya seseorang menguasai suatu barang yang bukan haknya. Tindakan yang demikian akan menjadi ganjalan bagi orang yang mati di alam sesudah kematiannya karena ia masih terkait dengan hak orang lain.
Dalam keadaan mati, orang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu orang hiduplah yang berkewajiban untuk menolongnya, terutama sekali keluarganya yang harus memprakarsai pembedahannya untuk mengeluarkan barang milik orang lain tersebut dari perutnya guna mengembalikan kepada pemiliknya.
Dengan pendekatan menggunakan Qawaid al-Fiqhiyyah terhadap persoalan di atas, status hukum bedah mayat dapat ditentukan menggunakan kaidah yang sama seperti di atas, antara lain:
1. Kaidah Pertama :
اِذَاتَعَارَضَ مَفْسَدَتَان رُوْعِيَ اَعْظَمَهَاضَرَارًابِارْتِكَابِ اَخَفِهِمَا[31]
2. Kaidah Kedua :
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف[32]
Kasus di atas adalah kasus إرتقب أخف الضررين artinya, mengambil darurat yang lebih ringan di antara dua pilihan yang sama-sama darurat. Darurat pertama adalah keharaman merusak mayat berhadapan dengan darurat kedua, yaitu kesengsaraan si mayat jika barang diperutnya tidak diambil dan dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara dibedah.
Dengan masalah seperti itu pilihan untuk membedah mayat dan mengembalikan barang kepada pemiliknya adalah yang harus diambil, karena mudaratnya lebih ringan. Dengan demikian tindakan autopsi  untuk tujuan di dimaksud berdasarkan kedua kaidah yang telah disebutkan di atas diperbolehkan menurut hukum Islam.
Bahkan dalam hal seperti ini persoalan ini Abu Ishak Asy Syirazi mengatakan bahwa wajib hukumnya membedahkan mayat bila di dalam perutnya mengandung barang milik orang lain:
وان بلع الميت جوهرةلغيره ومات وطالب صاحبهاشق جوفهاوردّت الجوهرةوان كانت الجوهرةله ففيه وجهان احدهم يشق لأ نهاصارت للورثةفهي كجوهرةالاجنبي والثانى لايجب لأ نّه استهلكهافى حياته فلم يتعلوبهاحق الورثة [33]
Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh hukumnya bahkan wajib hukumnya membedah mayat apabila dalam perutnya terdapat batu permata orang lain dan tidak diwajibkan bila batu permata atas miliknya sendiri.
4.  Autopsi Untuk Keperluan Penelitian Ilmu Kedokteran
Menurut Umar Hubais[34] mempelajari ilmu kedokteran adalah wajib atau fadhu kifayah bagi umat Islam, karena Rasulullah sendiri berobat, memberi obat serta menganjurkan untuk berobat sebagaimana sabdanya yang berbunyi:
حدثن ابوبكربن ابن شيبة,وهشام بن عمار.قال: حدثن سفيان بن عيينة عن زيادبن علاقة,عن أسامة بن شريك,قال: شهدت الأعراب يسألون النّبي صلى الله عليه وسلم : أعلينا حرج فى كذا؟ فقال لهم: “عبادالله! وضع الله الحرج إلامن اقترض من عرض أخيه شيئا.فذاك الّذي حرج.فقالو: يارسول الله!, هل علينا جناح أن لا نتداوى؟ قال: تداووا, عبادالله! فإنّ الله,سبحنانه,لم يضع داء الاوضع معه شفاء . إلا الهرم, قالوا: يارسول الله! ماخيرمااعطي العبد؟ قال:خلق حسن[35]
Salah satu bagian ilmu kedokteran yang sangat penting adalah ilmu bedah. Ilmu ini menghajatkan pengetahuan yang luas dan dalam tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Untuk mengembangkan ilmu ini maka penyelidikan terhadap organ tubuh manusia menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan, jika perlu mengadakan pembedahan dan pemeriksaan tubuh mayat, memeriksa susunan syaraf, rongga perut dalam rangka. Hal yang demikian dimaksudkan agar seorang tenaga medis (dokter) dapat menunaikan tugas profesionalnya dengan baik, memberikan pengobatan dan menyembuhkan penyakit yang diderita pasien.
Untuk keperluan tersebut, para dokter dan mahasiswa kedokteran kadang-kadang membutuhkan mayat sebagai sarana penelitian untuk pengembangan ilmu kedokteran. Yang menjadi masalah apakah tindakan bedah mayat untuk kepentingan penelitian dan ilmu itu dibolehkan atau diharamkan dalam ajaran Islam.
Penulis berpendapat bahwa ajaran Islam sangat menekankan perlunya mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk ilmu kedokteran. Pengembangan ilmu kedokteran tentu bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia dan misi Islam secara umum sejalan dengan tujuan tersebut.
Dalam tinjauan Qawaid al-Fiqhiyah, status hukum bedah mayat untuk keperluan yang demikian dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah-kaidah berikut:
1. Kaidah Pertama :
مالا يتم الواجب الا به فهو واجب[36]
Melalui kaidah pertama ini, dapat dipahami bahwa sebuah kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya tanpa adanya dukungan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib pula. Dalam kasus di atas, apabila seorang dokter tidak akan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik kecuali bila ia memahami seluk-beluk anatomi tubuh manusia, maka untuk kepentingan yang sesuai dengan profesinya ia harus memahami seluk beluk anatomi tubuh manusia, meskipun dengan jalan melakukan pembedahan terhadap mayat.
2. Kaidah Kedua :
Kaidah ini memperkuat kaidah pertama, yaitu:
للوسائل حكم المقاصد [37]
Melalui kaidah ini dapat dijelaskan, bahwa sebuah sarana hukumnya sama dengan tujuan. Misalnya agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memelihara kesehatan, maka mempelajari ilmu tentang kesehatan hukumnya wajib pula. Konsekuensi lanjutnya adalah wajib pula menyiapkan prasarana dalam menuntut ilmu kesehatan, termasuk sarana praktikum seperti mempelajari anatomi tubuh manusia.
3. Kaidah Ketiga :
Kaidah ini adalah bersifat umum, namun dalam kasus ini dapat juga digunakan, antara lain:
اِذَاتَعَارَضَ مَفْسَدَتَان رُوْعِيَ اَعْظَمَهَاضَرَارًابِارْتِكَابِ اَخَفِهِمَا[38]
4. Kaidah Keempat :
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف[39]
Dengan menggunakan kaidah-kaidah seperti telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa autopsi atau bedah mayat untuk keperluan penelitian ilmu kedokteran hukumnya boleh, bahkan jika dipahami sebagai kondisi yang berada pada level hajat maka hukumnya menjadi wajib.
D. Penutup
Sesuai dengan pembahasan yang sudah dikemukakan pada makalah ini, maka perihal status hukum bedah mayat ditinjau menurut hukum Islam melalui pendekatan teori-teori pada kaidah fiqhiyah, dapat disimpulkan sebagai berikut:
  1. Bedah mayat adalah suatu tindakan dokter ahli untuk membedah mayat karena dilandasi oleh suatu maksud atau kepentingan-kepentingan tertentu seperti: kepentingan penegakkan hukum; menyelamatkan janin yang masih hidup di dalam rahim mayat; untuk mengeluarkan benda yang berharga dari mayat; dan untuk keperluan penelitian ilmu kedokteran. Tindakan pembedahan yang didasari oleh motif-motif tersebut dibolehkan dalam ajaran Islam, bahkan bisa dihukumkan wajib apabila keperluan bedah itu menempati level hajat atau darurat.
2.    Hadits yang melarang memecahkan tulang mayat atau dengan kata lain merusak mayat dalam pemaknaan penulis adalah apabila bedah mayat atau autopsi yang dilakukan seseorang tersebut dilakukan tanpa tujuan yang benar, maka hukumnya haram. Termasuk pula bila pembedahan mayat itu melampaui batas dari hajat yang dibutuhkan .
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik, et.al. (Ed), Ensiklopedi Tematik Dunia Islam 4 : Pemikiran dan Peradaban, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
Abu Dawud, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Fikri, 2008
Al-Nadwi, Ali Ahmad, Qawa’idul Fiqhiyah, Damaskus: Darul Kalam, 1420H
Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu fiqh al-Syafi’i, tahqiq oleh Muhammad Hasan Islamil al-Syafi’i, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1426 H/ 2005 M.
Al-Syiraji, Abu Ishaq,  Al Muhadzab, juz I, (Mesir: Al-Bab al-Halabiy, tt.)
Amirudin, Aam, Bedah Masalah Kontemporer II, Tanya Jawab Ibadah dan Muamalat, Jakarta: Firdaus, 1996
Dahlan, Abdul Aziz, (et.al)., Ensiklopedi Hukum Islam jilid 1 -cet.1-, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hooeve, 1996.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, h. 91
Djazuli, A, Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006
Hakim, Abdul Hamid, Mahadiul Awwaliyah, Jakarta: Sa’diyah Putra, tt.
http://www.indonesia.com/f/16821
Haidar-Bammate, Kontribusi Intelektual Muslim terhadap Peradaban Dunia, Jakarta: Dar al-Falah, 2000
Hornby, A S., Oxford Advance Learner’s Dictionary, fifth Edition, Oxfor: Oxford University Press, 1995
Hubais, Umar, Fatawa, Menjawab Masalah-masalah Keagamaan Masa Kini, cet 7, (Jakarta: PT. Al-Irsyad, 1993)
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz 1, Beirut: Dar al-Fikri, 1429 H/2008 M,
Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Beirut: Dar al-Fikri, 2003.
Kamus Hukum, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah :Berbagai Kasus yang dihadapi “Hukum Islam” masa Kini, Jakarta : Kalam Mulia, 2005
Nahdlatul Ulama PW-Jatim, Ahkamul Fukaha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004), Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
Ramali, Ahmad et.al. Kamus Kedokteran, Cet. Ke.24, Jakarta: Djambatan, 2000
Susilo, Aries Yoga “Autopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana” dalam http://digilib.ums.ac.id
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surabaya: Karya Anda, t.t.
Zaidan, Abdul Karim, Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari, Jakarta: Al-Kautsar, 2008

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, h. 91
[2] Lihat Abdul Aziz Dahlan,…(et.al)., Ensiklopedi Hukum Islam jilid 1 -cet.1-, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hooeve, 1996 h. 211.
[3] Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah :Berbagai Kasus yang dihadapi “Hukum Islam” masa Kini, Jakarta : Kalam Mulia, 2005. h.98
[4] A S Hornby, Oxford Advance Learner’s Dictionary, fifth Edition, Oxfor: Oxford University Press, 1995, h. 68. Pada halaman dinyatakan : an examination of a dead body  to discover the cause of death.
[5] Ahmad Ramali, et.al. Kamus Kedokteran, Cet. Ke.24 (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 30.
[6] Abdul Aziz Dahlan, Ibid.
[7] Taufik Abdullah et.al. (Ed), Ensiklopedi Tematik Dunia Islam 4 : Pemikiran dan Peradaban, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002 h. 245
[8] Ibid. h. 245-246. Karya Abu al-Qasim al-Zahrawi al-Qurthubi kemudian menjadi rujukan penting dalam pengembangan ilmu kedokteran di Barat terutama ilmu forensik.
[9] Ibid. h. 246
[10] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz 1, Beirut: Dar al-Fikri, 1429 H/2008 M, h. 505 no. hadis 1616 Bab 63 tentang larangan memecahkan tulang mayat. Lihat juga dalam  Abi Daud Sulaiman al-Sajistani, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Fikri, 2008; Lihat juga Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Beirut: Dar al-Fikri, 2003. Ketiganya memuat hadis di atas dengan redaksi yang sama.
[11] Lihat Ibnu Majah, ibid h.505 no. hadis 1617. Hadits ini dinyatakan sebagai hadits hasan, lihat di dalam  Ahkamul Fukaha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004), Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004 h. 318.
[12] Yang dimaksud penulis “antara perintah dan larangan” adalah di satu sisi Islam sebagai agama yang dalam sumber-sumber ajarannya banyak menekankan perlunya mengembangkan ilmu pengetahuan, tentunya termasuk ilmu bedah untuk memahami anatomi dan fisiologi tubuh. Sementara di sisi lain adanya larangan yang juga bersumber dari konsep ajarannya, yaitu dari al-Hadits  yang melarang merusak jasad mayat.
[13] Aam Amirudin, Bedah Masalah Kontemporer II, Tanya Jawab Ibadah dan Muamalat, cet. II, Jakarta: Firdaus, 1996, h. 57-58
[14] Pentingnya ilmu kedokteran forensik dalam mengungkapkan kasus-kasus pidana yang tidak bisa dituntaskan oleh ilmu hukum semata, dewasa ini telah banyak dibuktikan. Sering diberitakan tentang kasus kejahatan terhadap jiwa yang sulit dibuktikan, maka melalui penyelidikan intensif dengan melibatkan ahli forensik akhirnya dapat menjelaskan dengan tuntas siapa pelaku kejahatan dan bagaimana cara untuk melakukan tindak kejahatan itu., sehingga pelaku dapat diadili dan dihukum sesuai perbuatannya.
[15] Aries Yoga Susilo, “Autopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana”,  dalam http://digilib.ums.ac.id.
[16]Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 310.
[17] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Karya Anda, t.t.), hlm. 60.
[18] Ibid.
[19] Misalnya dalam kondisi tertentu, untuk membuktikan sebab-sebab kematian seseorang dengan hanya penyelidikan dari luar tubuh mayat seringkali mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut menjadi alasan untuk membolehkan membedah mayat sebagai bahan penyelidikan, karena sangat diperlukan dalam penegakan hukum.
[20] Ali Ahmad An-Nadwi, Qawa’idul Fiqhiyah, Damaskus: Darul Kalam, 1420 H, h. 422. Maksud dari kaidah ini adalah kemudaratan yang lebih kecil atau khusus boleh dilaksanakan untuk mencegah mudarat yang lebih besar atau ammah.
[21] Ali Ahmad An-Nadwi, Qawa’idul Fiqhiyah, Damaskus: Darul Kalam, 1420 H, h. 308. Dijelaskan oleh An-Nadwi bahwa dasar kaidah itu disandarkan pada al-Qur’an antara lain ayat : فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإنالله غفورالرحيم
[22] http://www.indonesia.com/f/16821-otopsi-sih
[23] Abdul Hamid Hakim, Mahadiul Awwaliyah, Jakarta: Sa’diyah Putra, tt. h. 33. Maksud kaidah ini adalah status keharaman hukum asalnya boleh dilanggar karena dalam situasi darurat sebagaimana halnya status hukum makruh menjadi hilang bila dalam situasi hajat.
[24] Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu fiqh al-Syafi’i, tahqiq oleh Muhammad Hasan Islamil al-Syafi’i, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1426 H/ 2005 M, h. 190.
[25] Dalam peristiwa pembunuhan yang sulit dibuktikan misalnya, kalau penegak hukum tidak mengusut kejahatan karena yang dianiaya sudah meninggal dunia dan tidak diadakan pengusutan dengan cara melakukan pembedahan mayat, maka berarti penegak hukum memberikan jalan kepada penjahat untuk tidak takut beraksi kembali. Dengan kaidah ini hukum harus ditegakkan meskipun melalui pembedahan mayat untuk mencapai keadilan. Inilah yang disebut dengan hajat untuk mencegah kemudaratan publik.
[26] Ali Ahmad An-Nadwi, op.cit. h. 388.
[27] Ibid. h. 313. Lihat juga h. 388.
[28] Lihat Abu Ishaq al-Syiraji, Al Muhadzab, juz I, (Mesir: Al-Bab al-Halabiy, tt.) hlm.138
[29] Lihat A. Jazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah praktis, Jakarta: Kencana, 2006, h. 73.
[30] Ibid. h. 62
[31] Lihat footnote 26
[32] Lihat footnote 27
[33] Ibid, hlm. 138
[34] Umar Hubais, Fatawa, Menjawab Masalah-masalah Keagamaan Masa Kini, cet 7, (Jakarta: PT. Al-Irsyad, 1993), hlm. 363.
[35]Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz 2, Beirut: Dar al-Fikri, 1429 H/2008 M, h. 329 no. hadis 3436 Bab 31 tentang Kitab Pengobatan.
[36] Ali Ahmad An-Nadwi, op.cit, h. 102
[37] A. Djazuli, Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006, h. 31
[38] Ali Ahmad An-Nadwi, op.cit. h. 388. Lihat juga footnote 26
[39] Ibid h. 313. Lihat juga h. 388. Lihat juga footnote 27

Artikel Terkait

Terima kasih sekali yang mau/telah share artikel ini ke Teman-teman yang lainnya

0 komentar